JAKARTA – sinarpagibaru.id.
IPO (Initial Public Offering) merupakan suatu proses perusahaan terbuka (go public) dengan cara menawarkan saham awal atau saham perdana yang dimiliknya kepada masyarakat umum.
Hal ini biasanya dilakukan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang. Dalam proses melakukan IPO banyak pertimbangan serta dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan.
Selanjutnya diserahkan kepada sejumlah pihak seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Terkait hal itu, BEI melaporkan, terdapat 50 perusahaan yang menunggu listing, hal ini sejalan dengan target BEI tahun 2023.
I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, mengatakan hingga Februari 2023, sebanyak 50 perusahaan sudah dalam proses pendaftaran sebagai perusahaan public. Kemudian 33 pending dan 17 resmi tercatat.
“Jarang awal tahun ada 17 listing dan 33 pipeline dan 50 perusahaan sudah siap listing hanya sampai bulan Februari, kita punya 10 bulan lagi, mudah-mudahan stabil,” kata Nyoman pada acara Economy Outlook 2023, Senin (14/2/2023).
Dia menilai bahwa dari sisi industri, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut mengisyaratkan bahwa semua sektor terus tumbuh, BEI memiliki sekitar 13 sektor dari berbagai sektor yang mengalami pertumbuhan, ungkapnya.
“Beberapa sektor yang mewakili perusahaan publik terbaru adalah dari sektor teknologi, sektor energi juga mulai berkembang, transportasi dan logistik, serta kesehatan. Tumbuh terlepas dari sektor lain,” kata Nyoman.
Sementara itu, BEI menargetkan 70 instrumen pasar modal tahun ini, naik dari 67 di tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, dari sisi pipeline sudah menunjukkan kondisi tercapainya target yang lebih tinggi.
Listing sebelumnya 67 jadi 70, kemudian Structured Warrant kami telah memiliki instrumen baru yang sangat kita harapkan bisa menggairahkan pasar dan investor.
Pencapaian tahun 2022, investor mencapai 10,23 juta, di 2023 jadi 14 juta atau meningkat 35 persen, untuk itu Nyoman berharap agar bisa meningkatkan transaksi pasar di tengah berbagai ancaman makro ekonomi. dari sebelumnya hanya Rp14,7 triliun, ditingkatkan menjadi Rp14,75 triliun. (Seno)
