BANJARMASIN, SINARPAGIBARU.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Dr. Mukri, SH. MH melalui Kasi Penkum Yuni Priyono, SH. MH mengatakan kepada awak media ini, bahwa pada hari Selasa, 27 Februari 2023 Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan  melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh petugas marketing bank milik pemerintah. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor:PRINT-120/O.3/Fd.2/02/2024 tanggal 01 Februari 2024.

 

Bahwa HPH setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka maka selanjutnya terhadap (HPH) dilakukan tindakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Kalimantan Selatan Nomor: PRINT-228/O.3.5/Fd.2/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024 untuk 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dari tanggal 27 Februari 2024 s.d 17 Maret 2024.

 

Bahwa modus atau cara penyimpangan yang dilakukan oleh HPH selaku marketing kredit di Unit bank salah satu milik pemerintah dengan cara: HPH selaku marketing kredit di salah satu bank milik pemerintah mendapatkan calon debitur dengan memenuhi persyaratan kredit melalui calo (baik  dalam pemenuhan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Surat Kepemilikan Agunan) tanpa memverifikasi secara langsung kepada  debitur, Untuk foto KTP dari hasil keterangan HPH yang didapat kemudian diganti dengan foto debitur lain. 

 

Setelah proses persyaratan kredit  terpenuhi kemudian dilakukan penginputan ke system brispot yang akan diverifikasi oleh kepala unit, setelah diyakini persyaratan sudah lengkap maka pinjaman debitur akan cair. Dana pinjaman debitur kemudian digunakan sebagian dan atau seluruhnya oleh HPH.

 

Bahwa buku Tabungan dan kartu ATM di pegang oleh pelaku kredit topengan/tempila atau calo/pihak eksternal untuk beberapa hari kemudian akan  menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke tersangka untuk digunakan sebagai dana talangan/ tombokan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah terealisasi. Atas bantuan dari petugas bank  dimaksud pelaku kredit topengan/tempilan atau calo/pihak ekstrernal  memberikan imbalan/ucapan terimakasih berupa uang kepada tersangka kisaran Rp. 500.000,00   sampai dengan Rp. 48.000.000,00 akibat daripada perbuatan melawan hukum/froud yang dilakukan oleh  tersangka terdapat potensi kerugian negara kurang lebih senilai Rp. 6.592.723.270,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh  puluh rupiah).

 

Bahwa perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam  pidana dalam pasal PRIMAIR: Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah  dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana,  SUBSIDIAIR: Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang - undang Republik Indonesia    Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. pungkasnya. (din).