SINAR PAGI BARU – SUMATERA UTARA.
Salah satu tokoh dari Kabupaten Simalungun, yang sudah menyatakan kesiapan untuk ikut pertarungan menuju kursi Bupati Simalungun, Jufriaman Saragih turut angkat bicara terkait kehebohan sistem anggaran yang terjadi di Pemrov DKI Jakarta.
Ia menilai bahwa E-Planning dan E-Budgeting yang diterapkan oleh pemerintah sangat baik untuk sebuah proses transparansi dan keterlibatan masyarakat untuk turut mengawasi uang yang digunakan oleh pejabat pemerintah daerah untuk keperluan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul mencuatnya satu persatu anggaran yang diduga liar di Pemprov DKI Jakarta, antara lain pengadaan lem Aibon senilai Rp 82 miliar, anggaran pulpen Rp 124 miliar, anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator.
“E-Planning dan E-Budgeting merupakan sebuah sistem dengan teknologi digital, dimana penyusunan sebuah program dan anggaran dilakukan melalui sistem teknologi informasi, tidak lagi konvensional. Hal ini tentu cukup baik untuk sebuah transparansi dan menghindari peluang-peluang korupsi, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pembahasan APBD yang dilakukan lewat sistem E-Planning,” jelas salah satu pemain yang terlihat dalam film “Horas Amang” ini.
Menurutnya, dengan sistem yang terbuka, masyarakat bisa ikut mencermati anggaran, inilah pentingnya e-budgeting, pentingnya transparansi. Dengan terbuka seperti ini maka bukan hanya anggota dewan yang bisa melihat, menyisir anggaran, mencermati anggaran, tapi juga masyarakat bisa melihat, ujar Jufri yang menyingkat sebutannya menjadi JAS kepada media ini.
Bilamana ada muncul anggaran-anggaran aneh, menurut JAS, hal itu memang bukan semata kesalahan kepala daerah, karena banyak faktor di dalam menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Akan tetapi dengan melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan, dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam system, bisa diawasi bersama hingga bisa dikontrol dengan baik untuk kepentingan masyarakat yang tepat sasaran, ungkap JAS. (tamaro sijabat/GMTS)
-1.jpg)
