X
 


Optimalisasi SPBE, Kementerian PANRB Sambangi Negeri Ginseng

Nanggar - Nov 08, 2022 22:52:26

SEOUL – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berkomitmen untuk melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya dengan meningkatkan kemitraan antara Korea Selatan dan Indonesia. Korea sebagai salah satu negara yang terbukti telah menerapkan e-Government terbaik di dunia, dengan pencapaian nomor 1 pada peringkat EGDI secara berturut-turut di 2014, 2016, dan 2018. Upaya tersebut dilakukan sebagai peningkatan tata kelola pemerintah guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, melalui pemanfaatan teknologi digital (Digital Government).

“Fokus transformasi digital di negara kami adalah agar organisasi pemerintah mampu bertransformasi menuju smart government,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati yang mewakili Menteri PANRB saat acara Joint Collaboration Committee Meeting Dengan Deputy Minister of Interior and Safety (MoIS) Republik Korea, Selasa (08/11).

Dalam mewujudkan smart government dilakukan dengan menata proses bisnis, mengurangi fragmentasi pembangunan layanan digital secara nasional, memperkuat keamanan informasi, menetapkan standar kualitas layanan digital nasional, mengembangkan kebijakan satu data, dan mewujudkan integrasi layanan pemerintah dalam rangka menumbuh-kembangkan inovasi, yang mana fokus tersebut merupakan salah satu upaya persiapan perpindahan ke ibu kota baru di tahun 2024.

Deputi Nanik menyampaikan jika kemitraan dengan Korea Selatan telah membawa banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas layanan digital administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat beberapa area kerja sama yang dapat dipertimbangkan sebagai area kemitraan selanjutnya dalam proyek kerja sama Digital Government Cooperation Center (DGCC) tahun 2023, seperti penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional tahun 2025-2030 (IT Masterplan Establishment). Kemudian pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam optimalisasi kebijakan berbasis data (data driven policy) dan Otomatisasi bisnis proses re-engineering dalam tata kelola pemerintahan (whole of government).

Dikatakan, kerja sama DGCC perlu dilanjutkan, terutama untuk penguatan pelayanan digital pemerintah secara terpadu dan terbentuknya smart government di Indonesia. Pembentukan DGCC menghasilkan sejumlah capaian seperti peringkat Indonesia dalam E-government Survey yang dilaksanakan PBB terus meningkat. Pada tahun 2022 ini Indonesia naik 11 peringkat dari tahun 2020 dan berhasil menduduki peringkat 77. Kemudian penyusunan Arsitektur SPBE Nasional, pengembangan instrumen evaluasi SPBE, dan beberapa instrumen kebijakan SPBE lainnya. 

“Diharapkan berbagai praktik kerja sama tersebut dapat membawa Indonesia menuju ke arah pemanfaatan layanan pemerintahan terpadu berbasis digital yang lebih intensif dan masif. Sehingga, pemerintah Indonesia berharap penguatan kolaborasi ini akan dapat sangat bermanfaat bagi akselerasi penerapan SPBE di Indonesia,” pungkasnya. (Gtg)